Hemat saya, jika kata Islam dimaksudkan sebagai Al-Dinu al-Islam, maka sesungguhnya kategorinya masuk di dalam kategori ilmu-pengetahuan kealaman atau sains bukan theology (sumber Al-Quranu al-Karim).

Menurut ayat-ayat Al-Quran, Al-Dinu al-Islam adalah Hukum Umum dan Hukum Khusus (Hukum) alam semesta. Seluruh alam semesta lahir, berkembang dan runtuh menurut hukum dan aturan yang pasti dan tak dapat dihindari.

Hukum ini juga berlaku bagi masyarakat manusia dan pribadi-pribadi manusia. Karenanya bagi mereka yang mempelajari ilmu-ilmu eksakta akan lebih dekat mampu memahami maksud ayat-ayat Al-Quran ketimbang yang hanya mempelajari ilmu-ilmu sosial. Sebab ilmu-ilmu sosial tidak dapat dipastikan dengan suatu teori maupun hyphothese. Ilmu-ilmu sosial, walaupun sekarang diusahakan mempergunakan peralatan ilmu-ilmu eksakta juga, namun prosentase kesalahan masih sangat besar dan bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang tak terbaca samasekali (studie peristiwa G30S dan Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar).

Di dalam ilmu eksakta terkandung selain rasionalitas dan logika pemikiran empiris juga ada kaitan dialektika alamiyah yang menjadi jelujur dalam lompatan kwalitatif pemikiran (baca cerita S.W. Hawking dalam “Brief History of Time” di Nature). Di dalam Al-Quran firman-firman yang diwahyukan dalam Surah An-Najm (53) dari ayat 1 s/d ayat 18 memberi petunjuk kepada kita akan permasalahan dialektika alamiyah yang hingga kini masih terus digeluti oleh para ahli matematika teori (Brian Green menjelaskan dialektika matematik alam semesta dengan jelas dan menarik dalam bukunya “The Fabric of the Cosmos”).

Menurut hemat saya Islam itu hanya ada SATU saja, yaitu yang difirmankan di dalam model Al-Quranu al-Karim. Maksud saya agar kita tidak menjadi bingung sendiri oleh banyaknya cara pendekatan terhadap Islam. Pendekatan terhadap Islam ini tentunya harus ada titik tolaknya, dari mana hendak didekati?

Jika didekati dari pemikiran manusia maka harus dicatat bahwa seringkali manusia mempergunakan titik tolak duga-duga tanpa dasar faktual (dzhonu) yang di dalam tradisi Yunani dinamakan filosofi. Oleh sebab itu maka di dalam penyajian obyek kajian diperlukan ketepatan penggunaan symantica bahasa.

Jika didekati dari titik tolak pengamatan lapangan (empirik) maka kita tidak bisa menduga-duga begitu saja tanpa data faktual, sebab kita dikonfrontasi dengan bombardemen informasi persepsional melalui berbagai peralatan penginderaan yang ada pada setiap individu manusia (cobalah ke luar kamar dan menghirup udara di halaman atau kebun atau jalanan dan perhatikan langit yang gelap penuh bintang-bintang). Apabila kita memperhatikan kata per kata hingga mengenal kombinasi huruf-huruf Hijaiyah yang dipergunakan sebagai akar kata dalam susunan kata dan kalimat firman di dalam Al-Quran maka akan kita temukan petunjuk agar kita mendekati dari titik tolak di luar diri kita, sebagai manusia. Yaitu realitas mandiri alam semesta, sains, eksakta.

Seyogyanya teman-teman yang memiliki basis sains (ilmu-pengetahuan kealaman) berkerjasama dengan teman-teman yang memiliki basis ilmu-ilmu sosial melakukan studi Islam dengan bertitik tolak dari realitas mandiri alam semesta. Selanjutnya hasil-hasil pendekatan tersebut dapat diaplikasikan kedalam studi gejala-gejala sosial yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat Muslimin, di dalam kehidupan nyata keseharian kita pribadi dengan maksud meningkatkan kesadaran manusia biologis ke tingkat kesadaran manusia Mukminin, Muhlisin, Muhsinin dan Mutaqin. Ke-empat model kesadaran ini akan mentransformasikan diri kita menjadi anggota dari suatu masyarakat mahluk ciptaan yang ideal: Kholifatan fii al-ardzh. Polah laku dan pemikiran manusia tidak bisa dipisahkan dari keterkaitan manusia terhadap alam semesta secara tunggal. Dalam hal ini tampak kelemahan ilmu-ilmu sosial yang memisahkan obyek kajiannya (manusia individual dan masyarakatnya) dari hukum alam semesta secara general.

Wa bii Allahi taufiqu wa al-hidayah wassalam,
siraj al-soloni

Namun berbeda dengan kaum IPA yang menganut Fisika Modern, setelah Scrodinger dan einstein. Seharusnya ketika mereka mengimani relatifitas, dan paradoks paradok penerapan hukum fisika ‘newtonian’ dalam ranah ‘mikro’, fisikawan model ini akan mengimanai adanya mutitafsir kebenaran… sehingga mempengaruhi keberagmaan mereka.

Mungkin, kalau fisikawan dan “ilmuan sosial” mau mempelajari kajian kosmologi, filsafat, dan sejarah ilmu pengetahuan lebih mendalam .. kategorisasi mas norma diatas tidak akan banyak bermasalah.

Mungkin….

saat mengetik, salju turun. Waduh, di bulan April!

Terima kasih untuk komentarnya. Saya akan menanggapi kembali beberapa hal.

Saat membicarakan nurani, Mas Norma tidak keliru ketika berpendapat demikian:
“Tidak ada ukuran universal thdp kejahatan maupun kebaikan. Harus ada ukuran yg konkret dan spesifik. Membunuh, contohnya, bisa jahat bisa juga baik, tergantung konteksnya. Memberi uang bisa baik ketika ia bernama ’sedekah’, dan bisa buruk ketika bernama ’suap’. Parahnya, orang bisa memiliki memiliki posisi pandang yg beragam, sehingga tindakan yg sama bisa dipahami oleh sekelompok orang sebagai ’sedekah’, tapi oleh sekompok yg lain dilihat sebagai ’suap’. Sehingga, seringkali perlu adanya ‘pengadilan’ untuk menentukan siapa yg bisa dianggap benar.”

Kembali ke film Sophie Scholl, hukuman pancung yang diterima dia, juga diputuskan oleh pengadilan. Kita juga punya cerita tentang pengadilan kanguru jaman Orde Baru. “Pengadilan demokratis” tidak luput dari persoalan-persoalan subjektifitas tersebut. Kepemilikan atas produksi intelektual misalnya, yang menghambat penyebaran pencapaian pengetahuan. Ini kelas diskusi yang lain; kita simpan untuk lain waktu.

Lanjut Mas Norma, “Sama juga dengan nurani, dalam konteks institusional yg berbeda–i.e. dihadapkan pada insentif [tangible maupun intangible] yg berbeda–orang akan memiliki konteks nurani yg berbeda. Karena nurani tetap saja sebuah pilihan.”

Saya berbagi kesamaan pandang dengan pendapat ini. Yang tersisa sebagai soal adalah, dalam salah satu interpretasi ekonomi (yakni neo-klasik), preferensi di anggap tidak mengenal konteks. Preferensi seteguh gunung Merapi. Tidak berubah-rubah. Ini menjadi menarik, pasalnya, di satu sisi, Mas Norma menerima kenyataan dan menganjurkan bahwa konteks adalah penting dalam pembentukan preferensi. Di sisi lain, pendekatan neoklasik yang diajukan sebagai penaksir preferensi. Dalam komentar-komentar Mas Norma sebelumnya, saya tangkap, interpretasi semacam itu kental. Termasuk ketika Mas Norma mengajukan marginalisme sebagai salah satu pilihan preferensi. Atau ketika sebelumnya memberikan contoh tentang Si Eksakta dan Si Interpretatif yang “merespon insentif” karena lebih untung. Di tempat lain, saya sempat berdiskusi tentang dimensi ini dengan para ekonom, barangkali relevan dengan diskusi kita Klik sini

Saya menyebut bahwa ilmu ekonomi punya anak banyak. Interpretasi berikut asumsi-asumsi yang “lazim” kita kenal, cuma salah satu cara interpretasi dalam keluarga ilmu ekonomi. Dua pilihan yang diajukan Mas Norma di bagian akhir hanyalah dua dari sekian banyak pilihan. Dan agen ekonomi (baik yang interpretatif atau eksakta) punya banyak alasan untuk tidak mengikuti (atau untuk mengikuti) taksiran asumsi perilaku seperti itu. Tergantung syarat-syarat atau kondisi-kondisi kelembagaannya. (Misalnya, pertukaran yang anonim mendorong orang untuk “rasional”, memaksimalkan untung. Pertukaran yang memungkinkan komunikasi membuat agen ekonomi menjadi lebih other-regarding).

Berdasar hasil riset-riset serius ilmu ekonomi, asumsi yang mendasari interpretasi-interpretasi neoklasik semacam itu sudah diperbaharui. Sebagian malah sudah decisively disconfirmed alias ditinggalkan. Tinjauan tentang hal ini telah banyak dibahas dalam profesi ilmu ekonomi maupun lintas-ilmu. Paling baru tentang ini bisa dilihat di jurnal Science, yang terbit bulan Februari lalu Klik sini [pdf]. Bila kita ingin benar-benar memahami preferensi manusia secara memadai, konfirmasi-konfirmasi baru ini tidak bisa diabaikan.

Mas Norma membawa Douglas North ke dalam diskusi kita. Bila menelisik landasan behavioral-nya (Dalam bab 3, Institutions, Institutional change and Economic Performance) kaki ekonom yang Mas Norma rujuk ini, berjalan di alur konfirmasi-konfirmasi baru tersebut. Berkali-kali penerima nobel ekonomi ini menyebut bahwa “nonwealth-maximizing motivations” memengaruhi pilihan.

Salam,
Sonny

Maaf ya, terlambat balas. Maklum, hari sudah mulai hangat, jadi banyak keluar rumah :).

Terimakasih untuk kelanjutan diskusinya. Saya coba tanggapi beberapa poin, tidak tahu apa makin fokus apa malah melebar. Karena bagi saya diskusi kita ini bukan untuk menyepakati sebuah persoalan, tapi untuk mengeksplorasi gagasan. Bukan begitu, bukan?

a. Soal Nurani: Saya menyukai perspektif ekonomi justru karena memungkinkan saya untuk “mengkalkulasi” nurani. Selama ini orang cenderung berbicara ttg nurani sbg sesuatu yg netral dan independen, dan semua orang diasumsikan punya jarak akses yg sama. Padahal bagi saya tidak begitu. Nurani tidak netral, tidak independen, dan setiap orang punya jarak-jangkau yg berbeda terhadapnya. Sama spt kejahatan dan kebaikan. Tidak ada ukuran universal thdp kejahatan maupun kebaikan. Harus ada ukuran yg konkret dan spesifik. Membunuh, contohnya, bisa jahat bisa juga baik, tergantung konteksnya. Memberi uang bisa baik ketika ia bernama ’sedekah’, dan bisa buruk ketika bernama ’suap’. Parahnya, orang bisa memiliki memiliki posisi pandang yg beragam, sehingga tindakan yg sama bisa dipahami oleh sekelompok orang sebagai ’sedekah’, tapi oleh sekompok yg lain dilihat sebagai ’suap’. Sehingga, seringkali perlu adanya ‘pengadilan’ untuk menentukan siapa yg bisa dianggap benar.
Sama juga dengan nurani, dalam konteks institusional yg berbeda–i.e. dihadapkan pada insentif [tangible maupun intangible] yg berbeda–orang akan memiliki konteks nurani yg berbeda. Karena nurani tetap saja sebuah pilihan. Apa yg dilakukan oleh Sophie Scholl adalah “sebuah” ekspresi nurani, untuk “mengambil pilihan terbaik, apapun risikonya.” Dari konteks yg berbeda, pilihan nurani orang sejaman dengan Scholl bisa berbeda. Mengikuti nurani juga tidak identik dengan tindakan yg merugikan diri. Dan dengan pemahaman yg tidak tepat, pilihan nurani bisa membawa pada kejahatan. Saya kenal banyak orang ‘baik sekaligus korup’, karena bagi dia apa yg dilakukan bukanlah korupsi.

b. Soal insentif. Saya tidak mengatakan kita “tidak perlu” melawan kelaliman “karena” tidak ada insentif; saya mengatakan kita “tidak bisa” mengambil pilihan yg lebih baik “jika” tidak ada insentif. Menyuruh pencuri berhenti mencuri akan percuma, jika tidak ada alternatif penghasilan selain mencuri, dan orang tidak terlalu takut dosa. Ini bukan soal bagaimaa harus memilih, tapi penjelasan ttg bagaimana manusia mengambil pilihan.

c. Soal paham keagamaan E dan I. Pada level individual orang bisa memiliki kasus yg berbeda-2 mengapa ia menjadi penganut E atau I. Tapi pada level komunitas, spt pernah saya sampaikan, ideologi, paham atau aliran tidaklah dipilih, tapi sebuah keharusan sejarah.
Pada titik ini, saya kira memang akan ada dua pilihan. Pertama, mengikuti para ekonom klasik ttg “value”, bahwa nilai sebuah tindakan adalah seukuran dengan ‘tingkat kesulitan’ yg dihadapi untuk melakukan tindakan tsb, sehingga dengan skor-nurani yg sama kelompok E dan I akan sampai pada bentuk-bentuk tindakan yg berbeda, atau dengan kata lain tindakan yg berbeda akan memiliki nilai nurani yg sama. Atau, kedua, mengikuti ekonom marginalist, bahwa yg relevan dari sebuah tindakan adalah ‘nilai-kebutuhan’ dari tindakan tsb, sehingga kita tidak lagi mengukur nilai tindakan kedua kelompok tsb dengan ukuran nurani yg subjektif, tapi ukuran-ukuran pragmatis yg objektif, seberapa berguna atau merugikan nilai dari sebuah tindakan.

Terimakasih dan salam,
ANP

Salam kenal, terimakasih banyak atas komentarnya. Senang sekali saya membaca komentar Anda, bahwa apa yg saya amati ternyata tidak hanya berlaku di kalangan Islam, tapi juga di kalangan Kristiani. Bagi saya pribadi informasi ini sangat penting, karena bisa menjadi wacana untuk saling belajar.
Penjelasan Anda tentang kehidupan keagamaan di Indonesia yg ironis memang benar adanya. Dan saya juga orang yg prihatin dengan kondisi tsb. Sepertinya agama di kalangan masyarakat Indonesia masih merupakan “tradisi” dimana kita sekedar mewarisi nilai dan praktik dari orang tua; dan belum menjadi “petunjuk” yg membuat kita bisa membangun kehidupan yg rasional, bermoral dan lebih baik.
Lebih parah lagi, sekarang agama sudah menjadi “kartu politik” yg dimainkan untuk perebutan kekuasaan.
Tapi saya masih optimis bahwa manusia punya kapasitas untuk belajar. Meski tidak mudah, memang. Satu poin yg saya pelajari dari sosiolog Amerika Robert Bellah, yg juga menjadi inspirasi tulisan saya di atas, adalah tentang kemunculan “Agama Post-Tradisional”: Yaitu ketika seiring dengan tingkat pendidikan dan kemakmuran ekonomi, fokus religiiusitas bergeser dari Tuhan ke Manusia, dari Teologi ke Etika, dan dari urusan akhirat ke soal-soal dunia.
Mungkin kita masih harus berjuang meningkatkan pendidikan dan ekonomi sebelum bisa beragama spt orang Jerman.

Salam.

Saya seorang pendeta yang melayani didua kota. Satu di Frankfurt satu diDarmstadt. Di Darmstadt jemaatnya umumnya mahasiswa dengan latar belakang eksata. sedangkan di Frankfurt adalah campuran pengusaha,pengacara, seniman,dokter,suster, dan pekerja-pekerja seperti umumnya di Jerman.

Pengalaman saya melayani jemaat IPA dikota D dan jemaat IPS di kota F fenomenanya mirip dengan apa yang saudara Ahmad kategorikan.Jemaat latar belakang IPA cenderung formalis,tertutup dalam arti sedikit cela untuk keraguan, tapi sangat rohani. Sebaliknya jemaat latar belakang IPS, terbuka,fleksibel tapi peka pada persoalan sosial.Tentu saja dalam pengertian statistik. Seperti yang dikatakan Sonni, ada juga kelompok kecil orang dikota D seperti Einstein yang menemukan rumusan pelepasan energi yang dasyat tapi dia tidak setuju formulanya digunakan untuk perang. Dikota F demikian juga walaupun umumnya latar belakang IPS tapi ada juga kelompok seperti Heidigger.

Jadi sebenarnya apa yang diamati Ahmad sama sekali tidak khas Islam. Faktor latar belakang keilmuan mempengaruhi keberagamaan seseorang. Dalam konteks dunia barat (Jerman) baik kelompok IPA maupun IPS skeptis terhadap Tuhan maupun gereja. Anak perempuan saya dengan enteng menjawab pertanyaan guru agamanya dikelas, bahwa kisah Adam dan Hawa terdapat dikitab erste Mose. Teman-teman sekelasnya mengatakan bahwa anak saya gila. Dia disebut gila karena dia tahu terletak dimana kisah Adam dan Hawa. Padahal semua anak-anak sekolah minggu di Indonesia tahu secara otomatis dikitab mana letak kisah Adam dan Hawa. Anak saya juga adalah satu-satunya dikelasnya yang percaya akan adanya kebangkitan sesudah kematian.

Sekularisme memarginalkan Tuhan. Sebaliknya di Indonesia Tuhan mendapat tempat utama dalam kehidupan beragama maupun bermasyarakat. Tapi anak saya banyak belajar tentang nilai-nilai kemanusiaan,pentingnya menjaga keutuhan alam ciptaan, menghargai perbedaan pendapat, kejujuran dan keadilan dinegara sekuler ini. Selama 2 tahun (2004-2006)kami pulang keIndonesia tepatnya dikota Palu. Anak saya rajin keibadah sebagaimana anak-anak indonesia yang lain. Disekolah negeri dimana anak saya bersekolah diwajibkan mengikuti ibadah. Dalam upacara hari senin juga ada doa.Tapi korupsi yang dilakukan sekolah sangat tranparan bagi anak saya. Kekerasan dan teror,penindasan, pengrusakan alam secara sistimatis, juga sangat kasat mata bagi anak saya. Kadang-kadang dia pulang sekolah sambil menangis.Indonesia adalah ironisme keagamaan. Moralitas formal diwajibkan tapi kehidupan sosial dan praktek politik bisa dikatakan amoral.

DiJerman yang hampir tidak mengenal Tuhan kejujuran dan keadilan benar-benar ditegakkan, sejak dini. Saya tidak mengatakan bahwa kwalitas keberagamaan diJerman lebih baik dari Indonesia. Tidak ada yang lebih unggul.Menurut saya kita berbeda. Indonesia tidak lebih baik dari Jerman begitupun sebaliknya. Karena itu moment ini adalah kesempatan bagi kita untuk saling belajar. Kita butuh perjumpaan antar peradaban dan antar agama. Demi satu kehidupan yang lebih baik bagi semua manusia dan alam dibumi ciptaan Allah tempat tinggal kita bersama.

Nurani itu seperti lendir. Wujudnya cairan. Agar cairan itu punya bentuk, saya mengaitkan secara sengaja dengan contoh Sophie Scholl.

Ia cair, karena artinya bisa digunakan banyak. “Ikut nurani” itu bisa dilakukan oleh Scholl melawan fasisme, tetapi bisa juga dilakukan oleh seorang ekstrimis yang meledakkan dirinya di pasar umum, yang berharap masuk surga sambil meledakkan penjual sayur disampingnya.

Meski sedemikian cair, setidaknya dalam hemat saya, kita bisa menyepakati bahwa misalnya perbudakan – secara normatif – tidak sepadan dengan peradaban mutakhir.

Dengan maksud membuat semacam orientasi, saya akan merapikan sedikit pokok-pokok diskusi kita. Awalnya adalah dua kategori: Islam Eksakta (perkenankan saya singkat, IE) dan Islam Interpretatif (II). Kedua kategori ini dibuat Mas Norma untuk kaum cendekiawan, kelompok epistemis. Kategori itu dimaksudkan sebagai semacam pola; bukan evaluasi atas kategori itu sendiri apakah baik atau tidak.

Selanjutnya, saya yang kebingungan, melihat kategori tersebut kurang mencerminkan dinamika atau variasi pada tingkatan mikro. Di tingkat itu, ada IE yang interpratif, ada pula II yang eksak. Dalam pandangan Mas Norma, melalui contoh kongkrit Indonesia, IE dan II merespon insentif. Insentif tersebut, dalam pemahaman saya terkesan agak “ekonomistis”, tipikal untung-rugi.

Dengan mengajukan contoh mikro Sophie Scholl, saya ingin meramaikan diskusi, bahwa keputusan manusia tidak hanya merespon insentif untung-rugi. Di dalam pertimbangan manusia – ekonom menyebutnya “objective function” – saat membuat keputusan, nurani juga masuk sebagai pertimbangan. Begitu pula hal-hal lain, seperti altruisme, sociopat, dsb. Saya menyebut, bahwa preferensi itu berubah-ubah. Yang ingin saya tambahkan, preferensi adalah heterogen, banyak macam. Bukan cuma mereka yang memaksimalkan untung, atau yang berperilaku sosial terus.

Diskusi kita berkembang. Mas Norma sepakat dengan macam-macam insentif sebagai penggerak tindakan manusia seraya mengajukan sumbangan Douglas North untuk menjelaskan institusi. Ini masih akur dengan pendapat saya berkait preferensi dan keterbatasan rasionalitas keputusan manusia (cf. Substantive Rationality, dalam istilah North).

Ketika masuk institusi, diskusi kita melebar. Tapi tidak mengapa. Saya ingin menarik diskusi itu kembali. Sambil memberi catatan tentang institusi.

Keterbatasan manusia dalam mengambil keputusan (termasuk merespon insentif) adalah kritik atas pendekatan ekonomi neo-klasik. Ini adalah salah satu anggota keluarga dari ilmu ekonomi (sayangnya, sering disalahtafsir sebagai anak tunggal). Ilmu ekonomi adalah keluarga yang tidak ikut KB. Anaknya banyak.

Kembali ke North. Institusi berfungsi mengatasi – antara lain – tidak efisiensinya proses pertukaran, atau proses interaksi dari agen-agen ekonomi yang punya keterbatasan itu. Mas Norma sudah menjelaskan sebagian sumbangan North, yang relevan dalam diskusi kita, secara memikat.

Nurani, sebagai sebuah kesadaran, adalah produk dari kenyataan objektif. Mas Norma, sudah menarik pokok ini bahkan sampai mengapa partai politik ada, mengapa ada ideologi, dan seterusnya. Terima kasih untuk tambahan informasi ini. Saya akur dengan pendapat Mas Norma.

Yang masih tanda tanya adalah soal nurani itu. Mengapa si Scholl memilih “merugi”, mengorbankan hidupnya, melawan fasisme. Dalam buku yang juga dirujuk Mas Norma, Douglas North, ketika membahas asumsi behavioral dari keputusan manusia, tidak sepakat apabila hal-hal semacam ideologi, komitmen terhadap keyakinan agama, bahkan pilihan mengorbankan nyawa “for abstract causes” (seperti dilakukan Scholl), diabaikan dan diperlakukan sebagai kejadian yang terpisah (seperti lazim dalam ekonomi neo-klasik).

Bagi North, “hal-hal ini bukanlah terpisah serta mesti diperhatikan, bila kita ingin memajukan pemahaman kita atas perilaku manusia.” Mereka penting dan memengaruhi pilihan tindakan.

Kembali ke contoh Mas Norma (cf. IE - Hukum Syariah dan II – PKS). Argumentasi tersirat dibalik contoh-contoh itu – tolong koreksi kalau saya keliru – adalah perubahan preferensi mereka (yang menyimpang dari hakekat latar interpretatif atau eksakta mereka) disebabkan karena insentif merubah pilihan (termasuk menyimpang dari hakekat mereka) adalah lebih besar dibanding berada pada posisi sebelum berubah. Contoh-contoh ini kental “neoklasik”, yang dikritik North.

Ini tentu bertolak belakang dengan pilihan yang dilakukan Sophie Scholl, sebuah pilihan yang penting dan legitim dalam analisa North yang saya kutip di atas. Contoh yang dipilih Mas Norma juga punya implikasi yang bikin saya sedikit gelisah. Kita tidak perlu melawan Suharto atau kezaliman (fasisme, all kinds of fundamentalisms) karena tidak ada insentif.

Kalau pun demokrasi adalah insentif, insentif itu tidak lebih besar dibanding posisi berdiam diri. Argumentasi standar neoklasik tidak bisa menjelaskan mengapa orang pergi ikut pemilihan umum atau mencetuskan revolusi. Mengapa mencoblos, toh suara saya cuma satu persekian juta dari pemilih, sangat kecil pengaruhnya atas hasil pemilu keseluruhan. Mengapa ikut demonstrasi, toh setelah kediktatoran terguling, saya juga kena untungnya. Free-riding, toh saya tetap bisa menikmati kebebasan bicara paska kediktatoran hasil perjuangan orang lain (bukan saya) tanpa saya perlu berpanas-panas apalagi ditembaki peluru panas.

Nurani – katakanlah sebagai harapan atas liberalisasi politik (kebebasan ekspresi gagasan) dan akses sumberdaya (pendidikan, pengetahuan, kerja), atau atas konsepsi besar bernama kemanusiaan – dibungkus oleh kegelisah-kegelisahan di atas. Saya sekedar ingin mengajukan nurani semacam itu sebagai salah satu civic values.

Salam hangat,
Sonny

Menarik sekali uraian Anda, membuat saya makin tertarik dengan teori ekonomi :). Mari kita lanjutkan diskusi pelan-pelan, sambil saya belajar terma dan logika ekonomi yg Anda bawakan.

Saya yakin Anda lebih paham ttg Douglas North, tapi ijinkan saya menunjukkan bagian pemikiran dia yg ini. Dalam karyanya yg sudah menjadi klasik, ttg institusi dan performa ekonomi (1990), North menukil sebuah pertanyaan: “mengapa masih ada masyarakat yg tetap mempraktikkan sistem ekonomi ‘fosil’ spt bazaar di jaman yg sudah pos-modern ini?” Maksudnya, North ingin menanyakan mengapa manusia dengan mata terbuka masih tetap lebih memilih opsi yg paling buruk ketika ada sekian puluhh pilihan yg lebih baik?

Jawabannya sederhana, tapi penjelasannya kompleks. Jawab North singkat, “karena tidak ada insentif yg mendorong mereka meninggalkan sistem fosil tsb.” Mungkin kita akan segera menyanggah, bagaimana mungkin tidak ada insentif, bukankah sistem ekonomi yg lebih baru akan memberikan hasil yg lebih banyak? Di sini poin menarik dari konsep North: bahwa informasi yg kita terima tentang dunia luar akan disaring oleh ‘filter kognitif’ yg kita miliki–agama, budaya, ideologi–sebelum akhirnya kita terima menjadi pengetahuan. Jadi wajar ketika masyarakat Afrika Utara masih mempraktikkan bazaar, karena filter-kognitif yg mereka miliki mencegah mereka mengetahui keunggulan sistem ekonomi yg lain. Apapun kata dunia, bagi mereka bazaar adalah yg terbaik, sehingga tidak ada insentif untuk menukarnya dengan yg lain.

Lebih seru lagi, dalam tulisannya bersama Arthur Denzau ttg “institusi, ideology, dan mental-model” (1993)–sebuah tema yg langka dibahas oleh ekonom, saya kira–North menjelaskan dengan sederhana bagaimana informasi yg kita terima, sebagai bahan untuk mengabil keputusan, juga akan difilter oleh ’stabilitas institusi’ di mana kita berada. Kalau institusinya stabil dan memberikan kepastian, dan kita merasa bisa mengerti apa sedang dan akan terjadi, maka kita akan dengan senang hati menerima informasi itu relatif apa adanya; tapi begitu institusi tidak stabil dan orang tidak tahu-pasti apa sebenarnya sedang dan akan terjadi, maka ia akan mengambil filter (tradisi, budaya, ideologi, agama) untuk menyaring informasi tsb guna mendapatkan kepastian. sehingga sangat mungkin informasi tadi akan memiliki pengertian yg jauh berbeda, akibatnya keputusan yg diambil atau tindakan yg dilakukan menjadi aneh atau tidak logis dlm ukuran normal.

Di negeri kita, banyak–mungkin juga makin banyak–orang yg berperilaku intoleran, sebagai akibat pemaham agama yg intoleran. Saya yakin kebanyakan kita akan melihat ini dari sisi “supply” yaitu adanya kelompok-2 yg menyebarkan pemahaman keagamaan tersebut, sehingga cara menanggulangi adalah dengan menghentikan ’supplyer’nya. Padahal banyak penelitian menunjukkan bahwa ada juga fator “demand” dalam hal ini, yaitu kondisi uncertainty yg menghinggapi hampir semua orang dalam hampir semua persoalan. Dan paham keagamaan yg intoleran tsb, sayangnya, adalah yg mampu memberikan ‘rasa kepastian’. Sehingga, penanggulangan yg tepat seharusnya juga mengarah kepada upaya menghilangkan demand tadi, dengan cara memperbaiki sistem dan institusi publik kita sehingga dpt menciptakan certainty dalam kehidupan publik.

Satu lagi, sekarang certia soal politik, kalau Sonny baca sejarah partai politik akan terlihat jelas bahwa di satu sisi ideology merupakan motivator perilaku politik parpol, dan ideology yg berbeda akan membawa pola perilaku yg berbeda pula. Tapi di sisi lain kalau di lihat lebih ke belakang lagi, parpol tsb ketika lahir tidak memilih ideologinya secara arbitrer, atau memilih-milih dulu mana ideology yg paling baik dan paling menguntungkan. Ideology tidak dipilih, tapi lahir dari kebutuhan. Komunisme, Fasisme, dan Fundamentalisme sekedar cerminan dari kebutuhan sebuah komunitas pada konteks sejarah tertentu.

Jadi, rupanya, diskusi kita sudah sampai pada incentive, uncertainty, institusi, supply dan demand. Kalau kita ingin mencari solusi, menurut saya, ya harus diarahkan pada semua faktor tersebut. Dan inilah yg membuat saya jatuh hati pada teori-teori ekonomi, tajam dan lugas menjelaskan fenomena agama, meski tampaknya tidak banyak ekonom tertarik dan paham soal agama…:)

Lalu di manakah peran nurani? Pada titik ini, saya tidak tahu lagi apa yg Anda maksud dengan nurani.

Salam,
anp.

Mata saya jadi terbuka, ketika Mas Norma menegaskan kembali bahwa tulisan itu dimaksudkan untuk menjelaskan pola interpretasi, bukan evaluasi. Boleh jadi, saya keliru, karena telanjur kecepatan masuk ke yang kedua.

Tanggapan Mas Norma mengurangi kebingungan saya. Tetapi memunculkan kebingungan yang lain.

Saya membaca literatur tentang incentive, tentang perilaku dan preferensi agen ekonomi. Khususnya yang berbasis Behavioral Game Theory, ditopang ekonomi eksperimental. Ada semacam kecenderungan umum, bahwa agen bernama manusia itu berperilaku resiprokan. Dus, dia tidak self-regarding melulu (Amartya Sen menyebut manusia yang demikian itu “social moron”). Tetapi tidak juga other-regarding melulu (seperti yang dipahami banyak orang di sebelah Kiri jalan).

Keinginan agen ekonomi untuk bekerja sama adalah kondisional, bersyarat. Bahkan dalam banyak kasus, orang rela bekerja sama tanpa sedikitpun mendapatkan untung. Riset serius menunjukkan satu aspek lebih dramatis lagi, bahwa agen ekonomi mau merugi (misalnya merugi untuk membalas, cf. “rasain lu, biar gua rugi, yang penting gua balas”, agar norma sosial atau kolektif bisa dijunjung).

Apa kaitannya dengan tanggapan Mas Norma? Di ujung penjelasan, Mas Norma menyisipkan contoh Islam-IPS pendukung Perda Syariah dan Islam-IPA ala PKS yang “pragmatis”. Mereka, menurut Mas Norma, merespon insentif. Terutama insentif material “untung-rugi”, atau “biaya-faedah” - seperti tersirat dalam contoh itu. Mungkin tidak disengaja, tetapi contoh-contoh itu terkesan agak “ekonomistis”.

Sebelumnya, saya telah menyodorkan contoh Sophie Scholl. Untuk kasus Scholl, contoh diatas memang menjadi tidak pas. School seorang perempuan yang meyakini, bahwa fasisme membahayakan kemanusiaan. Kemanusiaan adalah nuraninya. Dia merespon “insentif” dengan nuraninya. Bukan dengan kalkulasi untung-rugi yang lazim kita kenal.

Scholl seagama dengan Nazi, sebangsa setanah air dengan Nazi. Kakak dan pacarnya bahkan pernah berperang di Stalingrad, membela Nazi, menyerang Rusia. Tetapi, ia tidak bersepakat dengan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan Nazi atas orang Yahudi. (Mungkin, saya berspekulasi, dia tidak akan setuju pula atas apa yang dilakukan kaum radikal Yahudi atas Palestina sekarang). Scholl memilih “merugi”, membayar dengan hidupnya di meja pancung. Saya menyebut cerita ini kembali untuk menunjukkan bahwa preferensi itu berubah-ubah, tetapi bisa stabil pada aspek tertentu. Serta, bahwa nurani memainkan peran penting. Hal ini sudah disinggung Mas Norma ketika menyebut insentif lain, selain yang material.

Di luar itu, dalam tulisan Mas Norma, dua kategori tersebut (ie. eksakta dan interpretatif) dikenakan atas sosok intelektual, atas cendekiawan. Satu lapis sosial yang gemar bernalar.

Saya bertanya-tanya, mengapa sesuatu tetap dilakukan, walau itu “melawan nurani”? Adakah Weltanschauung si subjek “keliru” sehingga nurani bisa disubordinasi (cf. orang dibenarkan untuk dipersekusi demi agama/suku/kelas/tanahair saya atau kami)? Jangan-jangan, nurani sedang kehilangan definisinya secara sekaligus baik bagi kaum Interpretatif atau Eksakta?

Mengapa nurani menjadi preferensi dominan dalam kasus Scholl, tetapi tidak dominan dalam dua contoh yang Mas Norma sebut di atas? Apa kira-kira penjelasnya? Kalau ada penjelasannya, bagaimana “setting the incentive right”, atau merubah aspek kelembagaan sosialnya, supaya nurani menjadi preferensi dominan? (Menggunakan istilah ekonom, dalam hal ini nurani itu baik tapi bukan pilihan terbaik alias pareto-inferior).

Bukankah kontradiktif, seorang cendekiawan melakukan hal yang diketahuinya keliru? Apakah karena cendekiawan Indonesia rendah iman kemanusiaannya? Kalau ya (atau tidak) apa penyebabnya? Apakah ini unik, khas kasus Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan di atas kelihatannya sudah melebar jauh dari maksud utama tulisan informatif Mas Norma. Anggap saja sebagai residu dari pertukaran kita.

Semoga teman-teman di Muenster menikmati musim semi yang masih malu-malu menunjukan muka.

Salam,
Sonny